andrastudio.com

Pelayanan buruk yang terjadi sekarang di Transjakarta sebenarnya bukan karena busnya kurang, tapi karena memang operasinya harus dibatasi YANG DIKARENAKAN terbatasnya anggaran operasional BLU yang dianggarkan oleh DPRD.

Denger-denger dari Pak TJ (salah satu orang dalam BLU, maap ini cuma nama samaran), kalau dengan kondisi EKSISTING (saat ini) kalau headway bus mau 2-3 menit itu sebenarnya SANGAT BISA. Tapi ada syaratnya, yaitu DPRD harus mau menganggarkan subsidi Rp 750 M/tahunnya untuk operasional bus. Wow!!

Lalu apa reaksi DPRD? Tentu saja kaget (pertama), lalu menolak (kedua), akhirnya minta dikurangi atau bahasa halusnya direvisi (ketiga). DPRD ini rupanya heran, kenapa bisa muncul angka segitu, padahal menurut mereka, busway itu gak sebanding dengan pendapatannya.

Posisi BLU menjadi terjepit, di satu sisi anggaran subsidi terlalu kurang, di sisi lain layanan TIDAK BISA MAKSIMAL karena terbatasnya anggaran. Padahal masyarakat yang terbiasa naik mobil dan motor tidak akan mau naik busway kalau layanannya tidak maksimal.

Kalau ditanya kenapa kalau pelayanannya maksimal subsidinya harus sangat besar? Itu karena Transjakarta masih masih menggunakan sistem tiket flat yaitu Rp 3500 untuk sekali jalan dan semua tujuan. Kalau seorang penumpang melakukan transfer 3 kali, katakanlah dia memakai 3 bus dengan 3 operator yang berbeda, artinya untuk menikmati layanan tiga kali dia hanya bayar sekali. Ini bukan iklan tri lho.

Akibatnya penumpang ini istilahnya “gratis” menggunakan layanan operator kedua atau ketiga, inilah REAL COST yang memunculkan biaya subsidi yang terus membesar. BLU tidak gratis menyuruh operator kedua dan ketiga beroperasi, mereka ini semua dibayar, tetapi penumpang dapat menikmatinya “gratis” istilahnya.

Seperti halnya profil penumpang koridor 7, yang kalau kata teman saya itu penumpang batu. Maksudnya dari Kampung Rambutan, tidak pernah turun sampai Kampung Melayu. Sama juga dengan profil koridor yang karakteristiknya dari pemukiman menuju pusat kota sperti koridor 2 dan 3. Ini tidak memberikan pemasukan yang signifikan untuk menutupi cost yang dikeluarkan.

Sebenarnya ini tidak masalah kalau ditutup dengan subsidi yang besar tadi, atau alternatifnya menaikkan harga tiket. Tapi kan masalahnya karena tiketnya tidak boleh naik tapi subisidnya malah harus berkurang. Menurut Pak TJ, DPRD sepertinya memang TIDAK PAHAM (atau tidak mau paham menurut saya), dan terlalu TERBUAI dengan suksesnya koridor 1. Bahwa penumpang koridor 1 hampir menembus angka 100.000 penumpang dan memberikan PAD tinggi sehingga minim subsidi rupaya memang tidak berlaku buat koridor lain, karena penjelasan karakteristik tadi. Pertama karena sistem tiket flat, kedua karena profil penumpang selain koridor 1 yang berbeda.

Koridor 1 adalah koridor dari pusat kota ke pusat kota. Ini terbukti koridor-koridor lain diluar koridor 1 angkanya tidak pernah tembus lebih dari 40.000 orang. Bahkan koridor 7 yang penyerapannya paling kecil, hanya sekitar 17.000 penumpang/hari, sangatlah tidak sebanding dengan cost yang dikeluarkannya.

Karena DPRD tidak pernah memahami ini, makanya melihat angka subsidi sebesar Rp 750 M langsung SHOCK dan terkaget-kaget. Mereka seperti tidak pernah mau mengetahui bagaimana, atau apa yang menyebabkan subsidi ini besar. Tambah bus memang menambah penumpang, tetapi ini juga menambah cost yang tidak sebanding. Artinya pertambahan bus itu paralel dengan pertambahan subsidi. Sama-sama naik. Ini sebenarnya tidak mengubah keadaan. yang menjadi masalah kalau pertambahannya bus tidak diiringi penambahan subsidi, akibatnya bus-bus yang melimpah itu kebanyakan MENGANGGUR saja di pool.

Selain DPRD yang tidak paham, masalah BLU ini ditambah dengan jeleknya mutu SDM DISHUB dalam memahami konsep transportasi perkotaan. DISHUB tidak tahu apa-apa tentang konsep transportasi perkotaan untuk public service. Itu karena kebiasaannya dulu (hingga sekarang) jualan trayek-trayek dari operator untuk mendapatkan PAD dan pendapatan “pribadi”. Nah sekarang dengan adanya busway konsepnya berubah, malah musti ngeluarin duit (bayar ke operator) untuk pelayanan publik. Ini konsep baru dan shocking buat mereka. Lah kebiasaan nerima duit, sekarang malah ngeluarin duit.

Masalah penyerapan penumpang yang kecil di koridor selain koridor 1 sebenarnya bisa teratasi dengan adanya konsep feeder yang terintegrasi. Konsep feeder inilah sebenarnya wewenang dan otoritas DISHUB. Setelah saya tahu Pak TJ bercerita, sebenarnya BLU sudah dari tahun 2004 hingga sekarang selalu mengusulkan dan meminta ke DISHUB untuk dibuat konsep feeder yang terintegrasi agar penyerapan koridor yang sifatnya dari pemukiman ke pusat kota bisa maksimal. Sampai sekarang? Kita tahu sendiri nasibnya. Mereka matang di konsep, nihil di eksekusi, ketika dieksekusi hasilnya pun tidak maksimal dan tidak pernah ada evaluasi untuk peningkatan.

Hal lain yang membuat saya kaget (sebenarnya tidak kaget tapi sedih), seperti pengadaan perangkat pendukung GPS untuk pengendalian operasional. Ternyata itu sudah sejak tahun 2004 BLU sudah mengusulkan dan meminta ke pemerintah DKI lewat Biro Pelelangan untuk dibuatkan anggaran dan tendernya, hingga sekarang tidak pernah ada tender itu karena mereka (biro) dari awal beralasan tidak berani dan minta lebih baik BLU-nya sendiri yang membuat penawarannya.

Kata Pak TJ, “Gimana gue kagak pusing?!”.

Alhasil pengendalian bus masih menggunakan metode konvensional, radio dua arah. Bayangkan kalau 300 bus menggunakan line yang sama, berapa kali supir dan operator harus bergantian ngomong???!!! Makanya, sulit mengatur headway karena memang perangkatnya tidak ada (atau tidak mau diadakan).

Jangankan masalah GPS yang sudah basi, untuk pembangunan koridor 8, 9, 10 saja ketika BLU meminta Dishub profil penumpang di koridor tersebut untuk mengetahui jumlah bus yang disediakan, DISHUB mengaku tidak punya datanya. Dan tidak jelas berdasarkan referensi darimana DISHUB sudah mengatakan bahwa koridor 8, 9, dan 10 itu harus sekian buah kepada BLU.

Ketidakbecusan dan ketidakpahaman DPRD dan DISHUB beserta jajaran pemerintah lain lah menyebabkan kondisi BLU itu ibarat air dalam panci panas yang mendidih. Bagi orang-orang yang tidak kuat menahan rasa panas, sudah pasti akan keluar (menguap).

Seperti kata teman saya, segala konsep transportasi baik yang berasal dari luar negeri itu sebenarnya bisa baik dan benar untuk ditiru disini, hanya saja kalau itu sudah berhubungan dengan yang namanya LEGISLATIF dan EKSEKUTIF di Republik Indonesia, namanya konsep baik itu bisa saja jadi BERANTAKAN. Inilah yang terjadi dengan konsep busway.

Mudah-mudahan rekan-rekan lain mengerti, bahwa sebenarnya bukan konsepnya yang gagal atau konsep buswaynya yang salah, tetapi memang LEGISLATIF dan EKSEKUTIF yang salah atau gagal MEMAHAMI dan MENGIMPLEMENTASIKAN konsepnya.

Pesimis/apatis? Itu sah-sah saja. Tetapi itu tidak merubah keadaan. Mari kita sebagai pembayar pajak dan warga negara bangsa ini yuk rubah nasib menjadi lebih baik, mulailah dari perubahan terkecil sampai yang terbesar.

Kalau kata teman saya, yuk persiapan menuju Rustam Effendi yang kedua… Hahaha

Sumber: http://www.suaratransjakarta.org/node/76
Note: Penulis tulisan ini adalah salah satu rekan saya di milis suaratransjakarta@yahooroups.com